Warga Desak Pemerintah Tertibkan Penggalian Pasir Ilegal

Warga Desak Pemerintah Tertibkan Penggalian Pasir Ilegal

---

Bekasi (ANTARA News) – Warga Kampung Pamahan, Desa Sumberreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), mendesak pemerintah setempat menertibkan aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal.

“Sebab penambangan yang dilakukan sejak dua tahun lalu dilakukan di sepanjang bantaran sungai Citarum yang berdekatan dengan rumah warga sehingga sering terjadi banjir,” kata tokoh masyarakat setempat, Gunawan, kepada ANTARA, di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, area sekitar penambangan tersebut merupakan wilayah konservasi alam Sungai Citarum, namun Pemkab Bekasi tidak menertibkan kegiatan tersebut.

“Sejak dua tahun terakhir kedalaman galian sudah mencapai tujuh meter dengan luas kurang lebih dua puluh hektare. Bahkan, warga pernah menanyakan perizinannya namun tidak ada,” katanya.

Penambangan yang diketahui milik H. Yasin ini telah dikeluhkan warga satu tahun terakhir. Pasalnya, saat musim hujan sungai meluap dan tidak ada penahan arus sungai sehingga mengakibatkan banjir.

“Kami juga khawatir resapan air tidak ada dan saat musim kemarau ketersediaan air tanah berkurang. Harusnya juga untuk area reboisasi di bantaran sungai,” kata Adang (51) warga setempat.

Warga kecewa terhadap Pemkab yang tidak merespons keluhan mereka. Padahal, persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah berulang-ulang.

Secara terpisah, Kepala Pengairan Kecamatan Pebayuran, Aspen menepis anggapan bahwa penambangan pasir tersebut ilegal.

“Semua aset tambang pasir yang dimilik H. Yasin memiliki izin. Hanya saja, pengurusannya langsung ke dinas pengairan Jatiluhur dan Pemkab Bekasi,” katanya.

Sementara itu, pernyataan berbeda dikatakan Kepala Bidang Sumberdaya Mineral Dinas Bina Marga dan Pengairan, Hadiat. Menurut dia, penambangan pasir di Desa Sumberreja tidak mengkantongi izin.

“Kami sudah meninjau ke lapangan, namun saat kami tanya izin mereka tidak bisa menunjukan, dan kami mengakui jika memang penambangan pasir tersebut tidak berizin,” ujarnya.

Guna mengatasi hal tersebut, kata dia, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa termasuk menindaknya. Alasannya, bukan kewenangan pihaknya.

“Kami saat ini tidak bisa memaksa masalah perizinan, yang bisa dilakukan adalah menunggu perizinan langsung dari pusat (Perum Jasa Tirta II),” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Daeng Muhammad mengatakan Pemkab Bekasi harus bertindak tegas sesuai dengan kewenangannya.(*)

Source: AntaraNews.com – Peristiwa

PETA KABUPATEN BEKASI

Arti Lambang Kabupaten Bekasi

by wn

Berdasarkan Perda No. 12/PD/1962, lambang terbagi dalam 3 bagian, yakni:

1. BAGIAN ATAS
Dasar berwarna hijau muda, melambangkan daerah ditinjau dari segi geografi adalah (tanah) dataran rendah yang subur, akan suburnya makmur dilambangkan dengan dua untai hasil bumi.
Pertama: sebelah kanan, untaian padi dengan 17 butir padi berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil padi.
Kedua: 8 macam buah-buahan berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil buah-buahan palawija/sayur-mayur, secara tidak langsung juga menghasilkan barang-barang kerajinan tangan dan industry ringan, ternyata dari rangkaian untaian padi maupun buah-buahan.

2. BAGIAN TENGAH
Melambangkan rakyatnya dengan sebilah “golok ujung ke atas” terletak di tengah-tengah kedua antara untaian yang terdiri dari dua bagian :
1. Gagang berwarna “hitam”, melambangkan ketabahan
2. Punggung golok berwarna “putih”, melambangkan kesucian

3. BAGIAN BAWAH
Terdiri dari dua bagian, bagian pertama melambangkan keadaan sejarah, sedangkan bagian bagian kedua melambangkan keadaan pemerintahan.
a. Keadaan sejarah
Bagian bawah dari lambang (perisai) digambarkan laut dengan warna gelombang berwarna putih. Lambang “laut” memberikan makna perjuangan, karena laut selalu bergelombang/bergolak. Gelombang laut terdiri dari enam buah yang melambangkan enam zaman yang dialami daerah Bekasi.
Gelombang 1: zaman pemerintahan “Tarumanegara/Purnawarman” (zaman hindu/budha)
Gelombang 2: zaman pemerintahan Negara “Pajajaran”
Gelombang 3: zaman pemerintahan “Jayakarta” Jakarta
Gelombang 4: zaman pemerintahan penjajahan Belanda termasuk masa tanah-tanah partikelir
Gelombang 5: zaman penjajahan pendudukan Jepang
Gelombang 6: masa kemerdekaan.
Garis disekeliling “perisai yang berwarna kuning-mas” melambangkan sejarah perjuangan rakyat Bekasi yang menggambarkan bahwa perjuangan rakyat Bekasi dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme tidak henti-hentinya bersama-sama dengan rakyat daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perjuangan rakyat Bekasi yang terkenal gigihnya dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai pada tahun 1914 di bawah naungan organisasi Serikat Islam (SI) yang masuknya ke daerah Bekasi langsung dibawa oleh Tjokroaminoto.
Kedatangan ajaran SI ke daerah Bekasi disambut dengan baik dan hangat oleh penduduk di daerah ini karena disamping menyebarkan agama islam juga terkenal gigih dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) yang terkenal sebagai penindas dan pemeras rakyat. SI yang berpusat di Kranji I dalam waktu singkat telah dapat membentuk cabang-cabang dan ranting-rantingnya di daerah-daerah seperti: Klender, Babelan, Tambun, Jakarta, Cibarusah dan daerah-daerah lainnya.
Pergerakan Serikat Islam (SI) dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai di daerah Setu (Kranji Selatan) dimana waktu itu terjadi penyerbuan oleh pengikut Serikat Islam terhadap mandor Tumpang (dirumahnya) yang terkenal sebagai kaki tangan tuan tanah yang paling setia. Kejadian tersebut diikuti pula oleh daerah-daerah lainnya dengan cara mendatangi kaki tangan tuan-tuan tanah untuk menentang diadakannya pajak yang sangat memberatkan.
Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka pihak pemerintah Belanda berupaya untuk menumpas SI dan pengikut-pengikutnya. Pihak pimpinan SI dan orang-orang yang dianggap mencurigakan ditangkap kemudian diasingkan atau dipenjara. Upaya Belanda yan terus menerus akhirnya pada tahun 1924 kekuatan SI mulai melemah. Walaupun secara formal SI mengalami ketidakberdayaan dalam membantu masyarakat, namun secara diam-diam para pimpinan SI Bekasi terus berjuang di bawah tanah bersama-sama dengan golongan lainnya membantu rakyat dalam menghadapi kelicikan para tuan tanah yang berada di bawah lindungan pemerintah colonial.
b. Keadaan Pemerintahannya
Terdapat di bagian tengah yang terdiri dari :
1. Lajur rangkap berwarna “hitam” yang terbagi dalam dua bagian menunjukkan Pemerintahan Daerah terdiri dari Badan Legislatif dan Badan Eksekutif Daerah
2. Empak umpak berwarna “coklat” di bawah lajur rangkap, melambangkan 4 kewedanaan, tiap-tiap umpak dibagi dalam beberapa kotak (dibatasi dengan garis tebal berwarna kuning-mas), menandakan banyaknya kecamatan-kecamatan di setiap kewedanaan, kemudian tiap-tiap kotak dibagi lagi beberapa kotak kecil (dibatasi dengan garis-garis berwarna putih) menunjukkan banyaknya desa-desa. Dengan uraian sebagai berikut :
Lajur 1: Kewedanaan Bekasi
Kotak 1: Kecamatan Bekasi dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Kotak 2: Kecamatan Babelan dengan 6 kotak kecil = 6 Desa
Kotak 3: Kecamatan Cilincing dengan 3 kotak kecil = 3 Desa
Kotak 4: Kecamatan Pondok Gede dengan 7 kotak kecil = 7 Desa
Lajur 2: Kewedanaan Tambun
Kotak 1: Kecamatan Tambun dengan 8 kotak kecil = 8 Desa
Kotak 2: Kecamatan Cibitung dengan 7 kotak kecil = 7 Desa
Kotak 3: Kecamatan Setu dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Lajur 3: Kewedanaan Cikarang
Kotak 1: Kecamatan Cikarang dengan 7 kotak kecil = 7 Desa
Kotak 2: Kecamatan Lemah Abang dengan 8 kotak kecil = 8 Desa
Kotak 3: Kecamatan Cibarusah dengan 11 kotak kecil = 11 Desa
Lajur 4: Kewedanaan Serengseng
Kotak 1: Kecamatan Sukatani dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Kotak 2: Kecamatan Pabayuran dengan 6 kotak kecil = 6 Desa
Kotak 3: Kecamatan Cabangbungin dengan 5 kotak kecil = 5 Desa
Di bawah perisai tertulis sehelai pita berwarna yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita yang berwarna kuning-mas itu tertulis dalam bahasa “Kawi” yang berbunyi :
“SWATANTRA WIBAWA MUKTI”
Swatantra artinya Daerah yang mengurus rumah tangga sendiri
Wibawa artinya Pengaruh
Mukti artinya Jaya, Makmur
Dengan jiwa menuju pembentukan daerah otonom yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dasar-dasar filosofi di atas menjadi landasan terbentuknya lambing Kabupaten Bekasi. Lambing ini dipilih oleh Daerah Tingkat II Bekasi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 14/1950 serta disusul kemudian olah adanya Undang-undang No. 22/1948 jo Undang-undang No. 1/1957 dan penetapan Presiden no. 6/1959 (disempurnakan) dan penetapan Presiden no. 5/1960.
Ukuran lambang ditentukan dengan ukuran global diambil dari ukuran luas Daerah Tingkat II Bekasi dari ujung yang paling barat hingga ujung paling timur panjangnya ± 43 Km dari ujung utara sampai ujung paling selatan ± 62,5 Km atau berbanding antara 43 : 62,5 atau ± berbanding 15 : 21.

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BEKASI (Cerita ke-1)

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BEKASI (Cerita ke-1)

by wa wan

Dalam catatan sejarah, nama “Bekasi” memiliki arti dan nilai sejarah yang khas. Menurut Poerbatjaraka, -seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno – Asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti “bulan” (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti “bagian”. Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan. Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis “Bacassie” kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Bekasi dikenal sebagai “Bumi Patriot”, yakni sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air. Mereka berjuang disini sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negeri tercinta dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Balada kepahlawanan tersebut tertulis dengan jelas dalam setiap bait guratan puisi heroik Pujangga Besar Chairil Anwar yang berjudul “Krawang – Bekasi”.
Kini, Kabupaten Bekasi di usianya yang ke-57 tahun, banyak perubahan yang telah terjadi dari masa ke masa. Menelusuri jejak sejarah Kabupaten Bekasi, terungkap dalam rangkaian periodisasi kesejarahan sebagai berikut:
1. Masa Kerajaan.
2. Masa Penjajahan Belanda.
3. Masa Pendudukan Jepang
4. Masa Persiapan Kemerdekaan
5. Masa Terbentuknya Kabupaten Bekasi
6. Masa Pemberontakan PKI
7. Masa Pembangunan

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BEKASI (Cerita Ke-2)

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BEKASI (Cerita Ke-2)

by wa wan

1. MASA KERAJAAN

A. Masa Kerajaan Tarumanegara
Daerah Bekasi berdasarkan beberapa bukti sejarah (berupa Prasasti Tugu, Ciaruteun, Muara Cianten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi dan Prasasti Cidangiang), diduga merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanegara. Pada masa itu Sang Maharaja Purnawarman telah menggali dua buah sungai, yakni sungai Chandrabhaga dan sungai Gomati yang mengindikasikan mulai dibukanya lahan pertanian yang subur di daerah ini. Kerajaan Tarumanegara mulai runtuh sekitar abad ke-7 dan ke-8 akibat serangan Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu muncullah Kerajaan Pajajaran yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap daerah Bekasi.

B. Masa Kerajaan Pajajaran (berdiri tahun 1255 Caka atau 1333 M)
Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran sebagai salah satu pelabuhan sungai yang ramai dan penting artinya serta asset yang berharga bagi Kerajaan Pajajaran, karena memiliki akses langsung terhadap Pelabuhan Sunda Kelapa. Keramaian Pelabuhan Sunda Kelapa sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Bekasi yang berfungsi sebagai pelabuhan transit.

C. Masa Kerajaan Jayakarta
Daerah Bekasi ketika itu masih tetap merupakan pelabuhan transit bagi pelabuhan Sunda Kelapa. Periode ini ditandai dengan jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Fatahillah (Falatehan) kemudian namanya diganti menjadi Jayakarta (artinya, kota yang mendapat kemenangan) pada tanggal 22 Juni 1527. Namun, Jayakarta akhimya jatuh ketangan VOC pada tanggal 30 Mei 1619. Sejak itulah, Jayakarta diubah namanya menjadi Kota “Batavia” clan Bekasi menjadi bagian wilayah Batavia.

2. MASA PENJAJAHAN BELANDA

Pada masa ini ada tiga babak sejarah penting yakni :
(a). Peristiwa Penyerbuan Kerajaan Mataram ke Batavia (1629)
Masa ini cukup memberikan warna sejarah dan sosial-budaya bagi masyarakat Bekasi. Penyerbuan tentara Mataram ke Batavia telah memberi peran khusus kepada daerah penyangga dengan dipersiapkannya lumbung-Iumbung persediaan pangan. Penyerbuan tersebut berpengaruh terhadap penamaan tempat (diantaranya adalah “Pekopen”, “Babelan#” Kampung Jawa” dan “Saung Ranggon”). Bahasa (karena tentara Mataram tak hanya berasal dari Jawa Tengah saja, tapi juga Jawa Timur dan Jawa Barat, maka di Bekasi berkembang bahasa Sunda, dialek Banten, Jawa atau campurannya) dan karakteristik yang memperkaya seni budaya Bekasi, seperti Wayang Wong, Wayang Kulit, Calung, Topeng dan lain-lain. Selain itu juga, kesenian “ujungan” yang merupakan kesenian rakyat menampilkan keberanian dan keterampilan, dengan instrumentalis yang dinamik dan humoris, yang menggambarkan jiwa dan semangat masyarakat Bekasi yang patriotik.

(b). Muncul “Tanah-Tanah Partikelir” pada akhir abad ke – 17 di
Daerah Bekasi dan sekitarnya. Sejak itulah, Bekasi dikenal sebagai daerah tanah-tanah partekelir dengan beberapa wilayah “Kemandoran” dan “Kademangan”. Sistem penguasaan tanah partekelir ini menimbulkan kesengsaraan yang amat meresahkan masyarakat. Puncak keresahan tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa Pemberontakan Petani Bekasi di Tambun tahun 1869.

(c). Periode Pemerintahan Hindia Belanda.
Sebagai akibat politik ekonomi liberal (Politik Ethis) dan pelaksanaan Desentralisatie Wet, Bekasi kemudian menjadi salah satu distrik di Regentschap Meester Cornelis berdasarkan Staatsblad 1925 No. 383 tertanggal 14 Agustus 1925. Regentschap Meester Cornelis terbagi menjadi empat distrik, yaitu Meester Cornelis. Kebayoran, Bekasi dan Cikarang. Saat itulah, Bekasi secara formal dikenal sebagai salah satu ibukota pemerintahan setingkat dengan kewedanaan.

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BEKASI (Cerita ke-3)

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BEKASI (Cerita ke-3)

by as / ww

3. MASA PENDUDUKAN JEPANG

Setelah Belanda takluk pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Jepang. Pada awalnya, Jepang disambut dengan suka cita tetapi kegembiraan rakyat Bekasi ternyata hanya sekejap mata. Bahkan perlakuan Jepang dirasakan lebih buruk dibandingkan penjajah sebelumnya diantaranya adanya praktek romusha (kerja paksa) dan memaksa para pemuda mengikuti propaganda melalui penetrasi kebudayaan Jepang dan mendirikan Barisan Pemuda Asia Raya (Seperti Seinendan, Keibodan. Heiho dan tentara Pembela Tanah Air – PETA). Selain itu. para pemuda Bekasi membentuk juga organisasi lain seperti Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), (tokohnya Marzuki Urmaini, Muhayar, Angkut Abu Gozali, M. Husein Kamaly, Gusir) dan badan-badan perjuangan, diantaranya Markas Perjuangan Hizbullah Sabilillah (MPHS), yang dipimpin oleh KH. Noer Alie. Jepang pun mengubah sistem pemerintahan dan penamaannya, diantaranya adalah Regenschap Meester Cornelis berubah menjadi Jatinegara Ken, dan District Bekasi menjadi Bekasi Gun.

4. MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Kedatangan tentara Inggris yang diboncengi NICA (Belanda) memacu pejuang pergerakan di Indonesia, khususnya Bekasi untuk memperkuat pertahanan di wilayah sekitar Jakarta. Akibatnya terjadi peristiwa sejarah perjuangan rakyat Bekasi, sebagai berikut : (1) Rapat Raksasa Ikada; (2) Insiden Kali Bekasi; (3) TKR di Bekasi; (4) Bekasi Lautan Api; (5) Penggabungan Badan Perjuangan dan Kelaskaran di Bekasi; (6) Pertempuran di Tambun, Cibitung, Setu dan Kampung Sawah; (7) Peristiwa Tambun; (8) Gerakan Plebisit Indonesia baik pada masa agresi militer I dan II dan banyak lagi peristiwa-peristiwa heroik lainnya. Peristiwa Perjuangan Kemerdekaan di Bekasi tersebut merupakan gambaran betapa tingginya patriotisme rakyat Bekasi dalam membela tanah air. Oleh sebab itu. Bekasi kemudian mendapat gelar terhormat sebagai “Bumi Patriot” karena kenyataan sejarah membuktikan bahwa Bekasi merupakan daerah front pertahanan Republik Indonesia yang menjadi saksi kepatriotan para kesuma bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dilihat dari sisi pemerintahan, Bekasi pada masa kemerdekaan ini masih merupakan sebuah kewedanaan di dalam wilayah Kabupaten Jatinegara (1945-1950).

5. MASA TERBENTUKNYA KABUPATEN BEKASI

Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya “Panitia Amanat Rakyat Bekasi” yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini, yang menentang keberadaan RIS- Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Selanjutnya diadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Pebruari 1950. Menyampaikan tuntutan Rakyat Bekasi yang berbunyi : satu: Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia. dua: Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia. tiga: Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia. empat: Menuntut kepada Pemerintah agar llama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi.mUpaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Diantaranya mendekati para pemimpin Masjumi, tokoh militer (Mayor Lukas Kustaryo dan Moh. Moefreini Mukmin) di Jakarta. Pengajuan usul dilakukan tiga kali antarambulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 1950 hingga akhimya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, dan Mohammad Hatta menyetujuim penggantian nama “Kabupaten Jatinegara” menjadi “KabupatenBekasi “. Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 2 April 1960 Pusat Pemda Bekasi semula dipusatkan di Jatinegara (sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta) dipindahkan ke gedung baru Mustika Pura Kantor Pemda Bekasi yang terletak di Bekasi Kaum JI. Jr. H. Juanda. Adapun daerah Hukum Kabupaten Jatinegara yang selanjutnya menjadi Kabupaten Bekasi, yaitu :
1. Kewedanaan Bekasi, meliputi :
a. Kecamatan Bekasi terdiri atas 9 desa
b. Kecamatan Babelan terdiri atas 6 desa
c. Kecamatan Cilingcing terdiri atas 3 desa
d. Kecamatan Pondok Gede terdiri atas 7 desa
2. Kewedanaan Tambun, meliputi :
a. Kecamatan Tambun terdiri atas 8 desa
b. Kecamatan Setu terdiri atas 9 desa
c. Kecamatan Cibitung terdiri atas 7 desa
3. Kewedanaan Cikarang, meliputi;
a. Kecamatan Cikarang terdiri atas 7 desa
b. Kecamatan Lemah Abang terdiri atas 8 desa
c. Kecamatan Cibarusah terdiri atas 11 desa
4. Kewedanaan Serengseng, meliputi :
a. Kecamatan Sukatani terdiri atas 9 desa
b. Kecamatan Pebayuran terdiri atas 6 desa
c. Kecamatan Cabangbungin terdiri atas 5 desa
Dengan demikian, maka daerah Kabupaten Bekasi menurut wilayah administrasi pemerintahan meliputi 4 kewedaan dengan 13 kecamatan yang terdiri atas 95 desa. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan ini terabadikan dalam Lambang Daerah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12/P.D./’62 pada tanggal 20 Agustus 1962 dengan sesanti. “SWATANTRA WIBAWA MUKTI” yang diartikan sebagai “Daerah yang Mengurus Rumah Tangga Sendiri, Berpengaruh dan Jaya-Makmur”.